Pemerintah Kota Pematang Siantar perlu meningkatkan transparansi dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat memastikan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Transparansi merupakan kunci utama dalam menciptakan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Pematang Siantar, transparansi dalam pengawasan pelaksanaan APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat turut serta mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah sehingga dapat terhindar dari praktik korupsi,” ujar Kepala BPKP.
Selain itu, Kepala Dinas Keuangan Kota Pematang Siantar juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan APBD. Menurutnya, dengan adanya transparansi, proses pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih efisien dan efektif. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan dan transparansi merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” kata Kepala Dinas Keuangan.
Untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan pelaksanaan APBD Pematang Siantar, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, pelaporan anggaran secara berkala, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. “Pemerintah Kota Pematang Siantar perlu secara aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan APBD agar tercipta tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel,” tambah Kepala BPKP.
Dengan meningkatkan transparansi dalam pengawasan pelaksanaan APBD Pematang Siantar, diharapkan akan terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.