Pematang Siantar, sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, kini sedang giat-giatnya melakukan implementasi tata kelola anggaran publik. Implementasi tata kelola anggaran publik di Pematang Siantar menjadi perhatian serius bagi pemerintah setempat guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Bupati Pematang Siantar, Nurul Hasan Harahap, implementasi tata kelola anggaran publik merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Dengan menerapkan tata kelola anggaran publik yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Nurul Hasan Harahap.
Salah satu langkah yang telah dilakukan dalam implementasi tata kelola anggaran publik di Pematang Siantar adalah dengan melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Tata Kelola Anggaran Publik, Prof. Dr. Rizal Panggabean, yang mengatakan bahwa “tata kelola anggaran publik yang baik tidak hanya mengandalkan pada sistem dan prosedur yang jelas, tetapi juga kualitas SDM yang terlibat dalam proses tersebut.”
Selain itu, penting juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran publik. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Alvin M. Siregar, “partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran publik dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah.”
Dengan adanya implementasi tata kelola anggaran publik yang baik di Pematang Siantar, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Saat ini, langkah-langkah konkret terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.